LANGKAT (podiumindonesia.com)- Dari pada membebani rakyat dengan aturan semua urusan wajib dengan BPJS, lebih baik pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapuskan alokasi dana desa.
“Beban rakyat sudah berat, jangan dibuat aturan yang tidak populer,” demikian disampaikan T Syaiful Anhar mantan Ketua KorCab Rumah KH Ma’ruf Amin Kabupaten Langkat menanggapi riuhnya masalah wajib gunakan BPJS.
Menurut Syaiful yang juga Alumni Liknas Ansor ’86’ itu, semua urusan wajib lunas BPJS bisa diartikan ‘negara saat ini sedang dalam krisis keuangan’.
“Barusan kita disodori masalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan kini muncul pula masalah BPJS. Kita harap dua kejadian (JHT-BPJS) tak jadi bola liar yang merusak opini publik. Presiden Jokowi diminta arif dan bijak di periode terakhir ini. Kita mendukung Pak KH.Ma’ruf Amin mendampingi Pak Jokowi (Ulama- Umara Petahana-red) kemarin denganharapan bisa meringankan beban rakyat,” tegas tokoh pemuda Bumi Amir Hamzah ini, Sabtu (26/02/2022).
Kejadian JHT- BPJS ini pasti membuat kecewa. Padahal, relawan RKMA di Langkat masih percaya dan penuh harap Presiden Jokowi menganulir masalah ini.
“Saya usulkan kalau keuangan kita (negara -red) sudah gawat, jangan lagi dialokasikan dana desa. Karena selain menghemat keuangan negara, juga menghindarkan tindak korupsi ‘bancakan para oknum pejabatdaerah,” tandasnya. (pi/tsunami)
