Medan (PODIUM) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN yang bermasalah.
“Tim akan bekerja agar konflik tanah selama belasan tahun terakhir tidak berkepanjangan,” ujar Erry Nuardi dalam pertemuan dengan pengurus Forum Rakyat Bersatu (FRB) dan sejumlah masyarakat di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (26/2/2016).
Hadiri dalam pertemuan itu Ketua Umum DPD FRB RI Rabualam Syahputra, Sekretaris Tumpal Panggabean dan unsur pengurus lainnya. Sedangkan Plt Gubernur Sumut didampingi Assiten Pemerintahan Umum Hasiholan Silaen, Kaban Kesbangpolinmas Zulkifli Taufik, Kepala Biro Pemerintahan Nouval Mahyar dan Kabag Pertanahan Parlin.
Erry mengatakan, persoalan pertanahan sangat kompleks di Sumut. Baik masalah perebutan lahan eks HGU, penyerobotan, konflik antara masyarakat dengan pengusaha dalan lain sebagainya.
Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait segera membentuk tim untuk mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan tanah eks HGU, termasuk tuntutan masyarakat Melayu atas dasar Hak Ulayat maupun tuntutan petani atas dasar Alas Hak Objek Landreform, dapat dicarikan solusinya.
“Buka aturan lagi yang ada, surat yang sudah dikeluarkan, kalau tidak salah sekarang jumlahnya tidak lagi 5.800 an hektar tapi menjadi 3.600 ha, ini perkembangan dari pemerintah pusat setelah diverifikasi di lapangan,” ujar Erry.
Erry mengaku mendapat laporan dari berbagai pihak terkait keberadaan lahan tersebut. Sebagian informasi mengatakan lahan yang sudah berpindah tangan.
“Karena itu, perlu dilakukan klarifikasi kembali, sehingga ketika diputuskan ada dasar hukum yang jelas. Tim nanti akan membantu mempercepat proses penyelesaiannya. Kalau ada pejabat Pemprovsu yang dulu tangani ini bisa dilibatkan, supaya kita mengetahui jalan cerita, karena sudah belasan tahu lalu, tangani case per case sehingga ada progress yang jelas,” sebut Erry.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berupata menghindari terjadinya conflict of interest. “Jangan punya kepentingan, saya berharap kita netral dan bebas kepentingan. Segera koordinasi dengan Sekda dan laporkan dengan saya hasilnya,” tegas Erry.
