JAKARTA (podiumindonesia.com)- Kesenjangan ekonomi masih menghantui Indonesia. Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyebut, satu persen warga kaya menguasai 50,3 % aset atau kekayaan nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, HIPMI mendorong percepatan pembahasan rancangan undang-undang kewirausahaan nasional (RUU Kewirausahaan).
Hal tersebut diutarakan, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus RUU Kewirausahaan di DPR-RI, Senayan, Jakarta hari ini.
“Negara harus hadir untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Memperhatikan struktur ekonomi kita, ratio gini
dan lain-lain, gap antara pertumbuhan dengan pemerataan,” ujar Bahlil.
RDP dipimpin langsung oleh Andreas Eddy Susetyo, Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR-RI dan dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya. Bahlil didampingi oleh puluhan pimpinan HIPMI daerah dan sejumlah pengurus pusat BPP HIPMI.
Bahlil mengatakan, saat ini hanya satu persen warga kaya menguasai sekitar 50,3 % aset atau kekayaan nasional. Ke depan kesenjangan ini dapat menjadi masalah sosial serius bagi negara. Sebab itu, sedini mungkin kesenjangan tersebut mesti diperkecil atau diatasi sehingga
memunculkan keseimbangan baru dalam perekonomian nasional.
Bahlil mengatakan, pihaknya mengusulkan draft RUU ini sebanyak 55 pasal yang diawali dari 258 daftar isian masalah (DIM) dan sekitar 60 DIM baru dimasukkan oleh HIPMI. Bahlil berharap RUU ini disahkan paling lambat akhir tahun ini. (PI/DTF)
