MEDAN (podiumindonesia.com)_ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo menyatakan pentingnya pejabat di jajaran Pemprov Sumut, seperti Sekretaris Daerah dan kepala-kepala dinas bekerja cekatan menjalankan pembangunan. Sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah .
Gubernur dan wakilnya mempunyai utang politik sesuai janji-janji yang disampaikan saat Pilkada. Kemudian dituangkan ke dalam RPJMD. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas memastikan seluruh janji ditampung di dalam RPJMD. Kemudian dijalankan setelah ditetapkan.
“Kalau ada pejabat seperti kepala dinas yang tidak mampu menjalankan program di RPJMD, ganti saja. Tidak perlu minta izin. “Plt-kan (pelaksana tugas) kan saja dulu,” tegas Tjahyo saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Sumut 2018-2023, di Tiara Convention Center Hotel Tiara, Medan, kemarin.
Hal itu terkait bahwa betapa penting Pemprov Sumut mengimbangi pemerintah pusat yang ngotot membangun seluruh daerah, termasuk di Sumut. Pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung oleh Presiden Jokowi di Sumut harus diikuti pemerintah daerah agar utuh dinikmati masyarakat.
Untuk tingkat pejabat kepala dinas disebut-sebut sejumlah nama tidak menunjukkan prestasi yang baik di dalam tugasnya. Program dilaksanakan asal-asalan, hanya menghabiskan anggaran.
Di antaranya yang pernah mendapat kritik keras adakah Kepala Dinas Pariwisata, Hidayati. Festival Danau Toba di Dairi tahun lalu gagal mendatangkan pengunjung dalam jumlah banyak. Bahkan warga Sumut sekalipun tidak datang ke sana.
Geopark Kaldera Toba yang diusulkan ke UNESCO agar dimasukkan ke dalam geopark global sampai hari ini masih belum berhasil. (PI/MBC)
