MEDAN (podiumindonesia.com)- Polemik perizinan Podomoro Deli City Medan, pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Bank Sumut, salah kelola investasi Bank Sumut yang berpotensi merugikan sebesar Rp 147 miliar, alih manajemen perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 haktar di kawasan Register 40 Padang Lawas yang tidak jelas dan lain sebagainya.
Rasa kesal itu diungkap dalam ‘Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak)’ serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi, di gedung DPRD Sumut, kemarin.
Seratusan orang massa yang berasal dari puluhan organisasi mengangkat tema “Bersama Melawan Korupsi”. Di tengah kerumunan warga yang hadir yang berlatar belakang aneka profesi, termasuk pedagang kaki lima (dari Pasar Marelan), diletakkan keranda.
Tampak juga keranda diselubungi reklame bergambar penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Novel yang pernah mengalami penganiayaan berat dalam kaitan melaksanakan tugasnya mengusut kasus korupsi disebut sebagai Pahlawan Anti-Korupsi. “Tolong Temukan Penganiayanya”, demikian diserukan.
Dalam statement tertulisnya Marak mengungkapkan sejumlah tindak penggelapan uang negara. Baik yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga dunia usaha.
Di lokasi pelaksanaan mimbar rakyat, di luar gerbang gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, secara bergantian massa berorasi. Menyampaikan pikiran dan harapannya tentang pemberantasan korupsi di Sumatera Utara.
Di antaranya yang berorasi adalah calon anggota Dewan Perwakilan yang Syamsul Hilal (nomor urut 36). Sebagai mantan anggota DPRD Sumut selama dua periode, dia mencontohkan tindak korupsi dalam penyelesaian ratusan kasus tanah di Sumut. Akibatnya sampai hari ini tidak satupun kasus tanah terselesaikan.
“Penyerobotan tanah takkan terjadi kalau tidak ada negara,” tegas Syamsul.
Sampai berita ini dituliskan aksi penyampaian orasi masih terus terjadi. Belum ada satupun anggota DPRD Sumut yang keluar untuk berdialog dengan massa Marak. (PI/MBC)
