JAKARTA (podiumindonesia.com)- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak akan menjadi pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi politik. Wakil Sekjen PBNU Najib Azca mengatakan, organisasinya sudah melarang semua anggota terlibat dalam kontestasi politik.
“Ketika kita berjarak dari kontestasi langsung, maka kita menjadi pihak yang netral. Pihak yang netral ini sangat penting kehadirannya ketika terjadi masalah,” kata Najib dalam jumpa pers ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Najib mengatakan, PBNU dari awal mengambil posisi netral atau penengah. Menurutnya, posisi tersebut sangat strategis untuk mencegah potensi konflik politik serta polarisasi.
“Kita konsisten untuk tidak menjadi pihak langsung. Misalnya, kita melarang Rais Aam seperti yang terjadi di Pemilu 2019, pimpinan NU tiba-tiba menjadi calon itu kan menjadi rumit. Mau tidak mau jutaan umatnya ikut dalam kontestasi,” ujar Najib.
PBNU mengingatkan agar agama jangan diseret dalam pesta demokrasi. Dia mengimbau para kontestan pemilu mengedepankan program dan agenda.
Najb menambahkan, PBNU juga tegas menolak politik identitas dalam Pemilu 2024.
PBNU memandang politik identitas sebagai tindakan penggalangan dukungan suara berdasarkan identitas primordial. Dia menilai, sosok yang menggunakan politik identitas tidak memiliki program kerja yang dapat disandingkan dengan lawan politiknya. (hdy/nt)
