JAKARTA – Komjen Listyo Sigit Prabowo direncanakan akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 27 Januari 2021.
Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, sejauh ini agenda pelantikan dijadwalkan pada hari Rabu tersebut. “Infonya seperti itu (pelantikan Komjen Sigit),” kata Argo saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (25/01/2021).
Komjen Sigit sendiri telah menjalani fit and proper test di Komisi III. Para anggota dewan pun sepakat untuk memilih Komjen Sigit sebagai Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.
Seperti diketahui, penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri membawa angin segar di tubuh Polri. Karena mampu melanjutkan reformasi Polri. Tentu harus siap dengan berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya.
Komjen Listyo merupakan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia merupakan jenderal termuda.
Dipilihnya Listyo juga menuai sorotan karena akan melangkahi dua angkatan setelah kapolri saat ini Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.
Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas, Gardi Gazarin mengatakan, tantangan yang harus bisa dilalui oleh Komjen Listyo ialah bukan hanya mencegah kejahatan konvensional melainkan mampu menjaga soliditas.
“Pertama, tantangan masalah aksi teror atau kelompok radikal lainnya. Tapi yang penting kalau saya cermati masalah soliditas internal Polri dengan soliditas tinggi maka apapun tantangannya, ke depan akan lancar,” katanya.
Apalagi selama ini pergantian Kapolri dalam kurun waktu setahun hingga dua tahun belakangan tidak pernah lepas dari soliditas. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
“Kan apalagi era pandemi dicari soliditas internal, menyusul dengan institusi terkait. Seperti TNI kemudian dari Satgas Covid-19 termasuk dengan stake holder lain. Dari Kapolri sekarang yang dibutuhkan kekompakan. Karena dengan Kapolri ini kompak di internal maupun di luar saya yakin semua beres,” kata dia.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi menyatakan, ketika Presiden sudah menunjuk satu nama menjadi Kapolri, maka di tubuh Pori semuanya akan ikut nurut. “Ketika Presiden sudah menunjuk satu nama. Maka di internal biasanya manut jarang sekali ada dinamika yang akan membuat terbelah dan sebagainya,” imbuh Prof. Muradi.
Mengenai penunjukan Kapolri yang statusnya lebih muda dari angkatan Polri lainnya sudah pernah terjadi sebelum masa reformasi. Dia memandang hal tersebut tidak masalah.
“Penunjukan Kapolri yang lebih mudah, saya kira bukan pengalaman pertama. Kalau di era reformasi dua kali. Sebelumnya ada zaman pak Harto jauh lebih muda. Saya kira normal-normal saja,” ujarnya. (pi/okz)
