JAKARTA (podiumindonesia.com)- Tokoh reformasi Amien Rais menyarankan Kementerian Agama mencabut kebijakan 200 nama mubalig atau penceramah yang direkomendasi.
“Saya menghimbau sesegera mungkin daftar 200 mubalig itu ditarik, dibatalkan,” ujar Amien di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).
Dalam pandangan Amien, apa pun alasannya tidak boleh ada pembatasan apalagi sampai menjadi rekomendasi yang mengesankan beberapa ulama tidak boleh menyampaikan ceramah.
“Dia daftar 200 mubaligh, yang lain bagaimana?” tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Senayan. Fahri menyebut daftar ratusan mubaligh sebagai kebijakan konyol yang dilakukan oleh orang-rang kurang pekerjaan.
Fahri mengingatkan, tugas pemerintah itu mengawasi konten ceramah. Bukan siapa yang boleh berceramah atau tidak.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menjelaskan bahwa kebijakan itu terkesan konyol. Sebab, tidak ada situasi yang mendesak yang mengharuskan ulama didata sebagai penceramah kredibel.
“Saya kira itu satu hal yang konyol yang dikeluarkan oleh Kemenag. Karena menurut saya tidak ada urgensinya,” kata Fadli.
Apalagi, sambungnya, 200 nama yang masuk daftar tersebut terkesan dipilih berdasarkan isi ceramah ulama yang sejalan dengan pemerintah.
“Mungkin kalau istilah dulu itu ada ulama plat merah (pendukung pemerintah), ada yang bukan gitu,” tukas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu. (PI/RMOL)
